nusakini.com-- Serapan anggaran Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah menjadi yang tertinggi pada tahun 2016. Berada pada urutan kedua adalah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara, lalu disusul Provinsi Riau. 

Hal ini disampaikan Sekjen Kemenag Nur Syam saat memberikan paparan terkait "Potret Kinerja Kementerian Agama Tahun 2016 dan Strategi Kinerja Tahun 2017" pada Rakernas Kementerian Agama di Ancol, Jakarta, Senin (27/02). Adapun tiga Kantor Wilayah Kemenag dengan serapan anggaran terendah adalah Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, dan Gorontalo. 

Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), lanjut Nur Syam, peringkat pertama ditempati oleh Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon. Untuk PTKN dengan serapan terendah adalah STAIN Pare-Pare. 

Kementerian Agama sendiri menduduki peringkat ke-2 setelah POLRI dalam hal daya serap anggaran pada 10 Kementerian dengan APBN Terbesar. Dengan total anggaran 56,8T, serapan Kementerian Agama mencapai 93,55%. 

Menanggapi masih banyaknya kantor wilayah dan perguruan tinggi yang daya serapnya rendah, Nur Syam menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran. Menurutnya, ada beberapa kendala pelaksanaan anggaran, salah satunya adalah proses pengadaan barang dan jasa yang lambat serta keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM. 

Selain itu, pelaksanaan anggaran juga terkendala proses penagihan karena terlambatnya menyampaikan data supplier ke KPPN, pihak ketiga lambat menyampaikan tagihan sesuai dengan terminnya, juga kesalahan SPM sehingga tertolak di KPPN. 

Catatan selanjutnya pada pengelolaan Uang Persediaan (UP). Menurutnya, terdapat banyak dana yang tidak terpakai (idle cash) karena revolving yang lambat atau lebih dari satu bulan baru dipertanggungjawabkan. Kemudian ketidakakuratan rencana penarikan dana, sehingga terjadi perbedaan dengan realisasi. 

"Banyaknya revisi anggaran juga menghambat kecepatan realisasi anggaran," kata mantan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ini. 

Di hadapan para pimpinan satker Kemenag pusat dan daerah, Nur Syam meminta agar segera menyelesaikan temuan BPK, karena hal itu akan berpengearuh pada opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA). Menghadapi tahun anggaran 2017, Nur Syam berharap proses penyerapan anggaran di setiap satker bisa dipercepat. 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2017 yang berlangsung tanggal 26-28 Februari 2017 ini mengangkat tema Layanan Bermartabat Makin Dekat dengan Umat. Rakernas ini dihadiri tidak kurang dari 250 peserta yang terdiri dari para pejabat eselon I, II dan III Pusat, Staf Khusus Menteri, para Rektor UIN/IAIN/IHDN, para Kakanwil, Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN, KPHI, BAZNAS, BWI, LPQ. (p/ab)